Makassar, HUMAS KEMENAG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, HM. Tonang hadir selaku narasumber pada Muswil VIII DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sulsel yang digelar di Aula Mappaodang Polda Sulsel, Selasa 17 September 2024.
Kakanwil pada kesempatan ini memberikan materi dengan judul Penguatan Moderasi Beragama. Ia dipanel dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel yang diwakili oleh Kepela Seksi Bidang Intelijen Irawan Somba.
Dikatakan Tonang, sapaan akrabnya, penguatan mederasi beragama adalah salah satu program prioritas Kementerian Agama yang dicanangkan sejak tahun 2019 sampai sekatang. “Selain sebagai cita-cita, juga menjadi landasan kita dalam berinteraksi dengan sesama,” ucapnya.
Moderasi beragama, lanjut Tonang adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
“Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” imbuhnya.
Tonang kemudian mengangkat contoh kasus pada sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Palestina dan Lebanon yang terlibat konflik berkepanjangan akibat tidak adanya interaksi dan prinsip menghargai satu sama lain.
“Di Indonesia tumbuh subur organisasi keagamaan. Semua ini adalah merupakan potensi umat beragama, potensi bangsa jika bisa dikelolah dengan baik,” paparnya menambahkan.
Kehadiran Ormas keagamaan, sambung Tonang sangat besar kontribasinya terhadap negeri ini. “Organisasi keagamaan seperti LDDI misalnya, punya peran penting dalam memberdayakan umat, meberdayakaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi keumatan, serta memberi kontribusi terhadap kerukunan umat beragama,” sebutnya.
Mantan Kepala Kemenag Kab. Maros ini selanjutnya membeberkan tiga tantangan yang dihadapi dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia, yaitu berkembanganya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), yang mengesampingkan martabat kemanusiaan.
Kedua, kata dia, yakni berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik.
“Dan yang ketiga adalah berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik,” pungkasnya.
Diketahui, Muswil DPW VIII LDII Sulsel dengan mengusung tema 'Penguatan Sumber Daya Manusia Profesional Religius untuk Mewujudkan Sulawesi Selatan yang Mandiri dan Sejahtera' ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Provinsi Sulsel, Muh. Rasyid mewakili Pj. Gubernur, dengan dihadiri 800an peserta dan undangan.
Terpisah, Ketua DPW LDII Provinsi Sulsel, Dr. Abri, menyampaikan bahwa selama satu periode kepengurusan telah banyak program yang dijalankan di berbagai bidang, dan Muswil kali ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan program baru dan memilih ketua maupun pengurus periode selanjutnya.
"Muswil ini tahapan penting bagi LDII untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara maupun daerah. Ini bagian dari upaya membantu mewujudkan Sulsel mandiri dan sejahtera serta menunjukkan Islam sebagai rahmatan lilalamin lewat berbagai program LDII," tuturnya. (AB)
