Enrekang, (Humas Enrekang) -Kepala Kantor Kementerian Agama, Ramli Rasyid menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) yang diselenggarakan di Kejaksaan Negeri Enrekang. Acara ini dihadiri oleh beberapa unsur Perkopimda, pimpinan organisasi keagamaan, dan tokoh agama setempat. Rapat tersebut digelar dalam rangka mempersiapkan pengawasan yang lebih intensif menjelang Pilkada 2024, dengan fokus pada pencegahan munculnya aliran kepercayaan dan keagamaan yang menyimpang dari ajaran agama. Selasa, 20 Agustus 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang membuka rapat dengan menekankan pentingnya netralitas dalam pelaksanaan PAKEM. Ia menegaskan bahwa netralitas adalah suatu keharusan, khususnya menjelang Pilkada yang rawan konflik. Ia juga menghimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, serta pimpinan BUMN dan BUMD untuk aktif mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kita harus memastikan bahwa rapat ini tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi menghasilkan tindakan nyata dalam mencegah aliran-aliran menyimpang,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang.
Dalam kesempatan tersebut, Ramli Rasyid menyampaikan bahwa kelompok Gafatar sudah tidak lagi eksis di wilayah Kabupaten Enrekang. Namun, ia menekankan pentingnya antisipasi menjelang Pilkada 27 November 2024. “Kami di Kemenag sudah memberikan peringatan kepada para kepala KUA dan penyuluh agama, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan netralitas di masyarakat,” kata Ramli.
Ramli juga menyoroti peran penting Bawaslu yang telah memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait isu keagamaan. Ia mengingatkan bahwa penyuluh agama harus selalu waspada dan siap memberikan informasi terbaru jika ada indikasi munculnya aliran kepercayaan yang menyimpang. “Jika ada hal-hal yang keluar dari standar PAKEM, kami akan segera berkoordinasi dengan Ketua MUI untuk langkah lebih lanjut,” tambahnya.
Rapat ini juga menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif dan damai di tengah masyarakat, khususnya menjelang Pilkada yang bisa memicu ketegangan sosial. Ramli mengapresiasi kondisi yang sejauh ini masih damai, namun ia tetap mengingatkan agar semua pihak tetap waspada dan siap mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengganggu stabilitas sosial.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat lebih bersinergi dalam mengawasi dan mencegah berkembangnya aliran-aliran kepercayaan yang berpotensi merusak keharmonisan masyarakat. Tindakan pencegahan dini dianggap penting untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman dan damai, tanpa gangguan dari aliran kepercayaan yang menyimpang. (cut)
