Buka MQK VI 2017, Menag Minta Pemda Benahi Aturan Yang Membatasi Keberpihakan

Illustrasi Foto (Kemenag RI Provinsi Sulawesi Selatan)

Jepara, - Bertepatan dengan hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW, MQK (Musabaqah Qira'atul Kutub) ke - 6 tingkat Nasional Tahun 2017 dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI H Lukman Hakim Saifuddin di komplek Ponpes Raudlotul Mubtadi’in Balekambang Jepara Jawa Tengah, Jum'at (1/11).

Dalam sambutannya, Menag LHS mengawali dengan menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo, sekaligus menyampaikan permohonan maaf bapak Presiden karena tidak bisa hadir menyapa para santri secara langsung.

LHS menyatakan ‘’Pesantren merupakan miniatur Indonesia. Pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa,’’ tegas Menag

Bisa jadi tanpa pesantren, kata Menag, belum tentu negara ini ada. Untuk itu, sudah selayaknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuktikan kepeduliannya membantu pesantren

“Kami akan terus meningkatkan alokasi APBN untuk pesantren. APBD juga sudah sepatutnya menyediakan alokasi yang cukup untuk pesantren di daerahnya masing-masing,” tuturnya.

"Pemerintah Daerah sudah seharusnya peduli dengan layanan pendidikan di daerahnya, termasuk pesantren dan madrasah diniyah,” lanjutnya.

Oleh karena itu Menag minta agar aturan yang membatasi keberpihakan Pemda terhadap pesantren dan madrasah diniyah, bisa segera dibenahi. Demikian juga pemerintah pusat akan melakukan harmonisasi lintas kementerian dan lembaga, guna membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tandas Menag.

Kontingen Sulawesi Selatan pada kesempatan ini menurunkan kafilah sebanyak 74 orang yang terdiri dari 26 peserta, official dan pendamping. Turut Hadir Kepala Kantor Kemenag Bantaeng Bapak H. Muhammad Yunus, S.Ag, M.Ag bersama Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ibu Dra. Hj. St. Wahni, M.Pd yang turut mendampingi 1 orang peserta dari Kab. Bantaeng mewakili Sulsel. (mhd/arf)

 

 


Daerah LAINNYA