Makassar, HUMAS KEMENAG - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, HM. Tonang menerima audiensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pangkep, Senin 12 Agustus 2024.
Digawangi ketuanya, Waqi Murtala, jajaran pengurus FKUB Pangkep yang dilantik 12 Juli 2024 lalu, diterima Kakanwil Kemenag Sulsel di ruang kerjanya, didampingi Kabag TU, H. Aminuddin dan Ketua Tim KUB H. Malingkai Ilyas.
Audiensi dilakukan FKUB Pangkep dalam rangka silaturrahmi, sekaligus koordinasi mengenai sejumlah program kerja yang akan dilaksakan, serta mengkomunikasikan berbagai hal terkait kepengurusan dan dana operasiona FKUB Pangkep.
Atas audiensi ini, Kakanwil mengatakan bahwa salah satu tugas FKUB adalah melakukan dialog yang akan menjadi energi untuk melakukan koordinasi dan kosolidasi internal dalam membangun kerukunan inter dan antar umat beragama.
“Kami tentu sangat bangga bisa bersilaturrahim dengan FKUB dari Pangkep. Salah satu tugas FKUB adalah melakukan dialog, dengan begini ada energi yang terbangun, demi menjaga, mendorong dan membangun kerukunan inter dan antar umat beragama,” kata Tonang, sapaan akrabnya.
Menurut Tonang, selain dialog, FKUB juga harus mendiskusikan program yang sifatnya implementatif, seperti kegiatan sosial, pendampingan pengembangan ekonomi umat melalui kerjasama dengan ormas dan instansi pemerintah, serta program lainnya yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Selama ini kita dialog terus. Dialog itu untuk koordinasi dan konsolidasi. Kehadiran FKUB di tengah masyarakat diharapkan bisa memberi sumbangsih dalam bentuk lain melalui program implementatif yang didesain bersama, seperti aksi sosial dan pembangunan ekonomi umat yang dikerjasamakan dengan Baznas atau dengan organisasi lintas agama dan juga dengan instansi pemerintah,” ujarnya.
“Pelu kita pikirkan juga masyarakat kita banyak yang dermawan, kalau bicara soala agama, pasti banyak yang mau nimbrung, banyak yang mau berinfak dan bersedekah, ini bisa diberdayakan. Tinggal dikelolah saja dengan bagus,” ucapnya menambahkan.
Lebih lanjut dikatakan, ada sejumlah program layanan masyarakat yang dapat diintervensi oleh FKUB, seperti layanan pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penuruan stunting melalui kerja sama dengan majelis-majelis taklim dan dinas kesehatan setempat.
Pada kesempatan ini, Tonang juga menjelaskan tentang komposisi kepengurusan FKUB kabupaten / kota yang merupakan representasi atau perwakilan dari pemeluk agama yang diusulkan melalui majelis agama.
“Pengurus FKUB itu ada prosentase, itu gambaran jumlah penduduk di wilayah itu, kalau di Pangkep dominan muslim, ya mungkin banyakan muslim anggotanya, dan itu atas usulan majelis agama tanpa melihat latar belakang organisasi dan jabatannya dalam pemerintahan,” sebutnya.
Tonang menegaskan bahwa jika ada orang-orang Kementerian Agama yang terlibat dalam kepengurusan FKUB itu adalah representasi organisasi keagamaan yang diusulkan oleh majelis agama, bukan karena jabatannya di kantor.
“Nda ada aturan bahwa Kasubag TU Kemenag Kabupaten / Kota harus jadi Sekretaris FKUB di daerha. Seluruh anggota FKUB itu rekomendasi majelis agama, bukan rekomendasi pejabat Kemenag. Walaupun ada orang kantor, tetap sebagai individu bukan atas nama jabatan kantor tapi atas rekomendasi majelis agama, seperti MUI, GPI, Walubi, PHDI dan lain-lain,” tegasnya.
Adapun mengenai anggaran operasional FKUB yang melekat dalam DIPA Kementerian Agama, Kakanwil mengamanatkan kepada Kabag TU untuk segera melakukan koordinasi dengan Kakan Kemenag Kab. Pangkep dimana letak permasalahannya.
“Setiap daerah ada anggaran FKUB lima puluh juta rupiah di Kemenag. Nilainya tidak bisa dirubah, itu menjadi hak dari FKUB, itu program prioritas, itu adalah bantuan operasional dari Kemenag untuk FKUB. Mungkin ada miskomunikasi dengan Kakan Kemenagnya, nanti Pak Kabag yang komunikasikan lebih lanjut,” pungkasnya. (AB)
