Makassar (Urais) - Rapat Kerja Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Asrama Haji Makassar pada hari Sabtu 25 Februari 2023 menghadirkan Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr.H. Komaruddin Amin, M.Phil.
Komaruddin Amin bersama Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenag Sulsel, Dr. Wahyuddin Hakim, M.Hum hadir menyapa seluruh Kepala Kantor Kemenag, Kepala Seksi dan Ketua Tim serta kepala KUA se Sulsel di Aula Mina tadi malam.
Dirjen Bimas kelahiran Wajo ini mengangkat persoalan besar bangsa saat ini yang menjadi bagian dari tugas Kemenag.
"Persoalan bangsa saat ini adalah ketahanan keluarga, terdiri atas beberapa masalah besar. Pertama adalah tingginya angka perceraian mencapai angka 400 ribu yang berakibat pada tingginya angka anak yatim bisa mencapai ratusan ribu anak".
Kedua, persoalan makro keluarga adalah stunting, dari 2 juta pernikahan sebanyak 1,6 hamil di tahun pertama. Secara keseluruhan sekitar 4,7 juta anak bayi lahir setiap tahun dan 21 persen atau setara 900 ribuan bahkan hampir mencapai satu juta diantaranya berkategori stunting.
Mantan Wakil Rektor IV UIN Alauddin ini menambahhkan Persoalan keluarga yang ketiga adalah pernikahan dini yang masih berusi 17-18 tahun jumlahnya mencapai 68 ribu pasang.
Pernikahan anak ini berdampak terjadinya perceraian, kelahiran anak stunting, cacat dan atau anak yang tidak berkualitas.
"Meskipun telah diregulasikan batasan usia pernikahan, namun masih banyak yang memaksa pengadilan memberi izin karena hampir semua sudah hamil", imbuh Komar sapaan akrabnya.
Problem keluarga yang keempat yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang masih tinggi.
"Kita punya tugas yang begitu besar untuk mengintervensi persoalan besar ini, karenanya seluruh penyuluh dan penghulu harus mengambil peran dalam persoalan ketahanan keluarga".
Kemenag yang diberi amanah bertugas berupaya menekan angka stunting dan bekerjasama dengan BKKBN. Karenanya, harus ada peran aktif penyuluh dan penghulu untuk bersama sama dengan BKKBN mengambil peran dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia"
Eks Dirjen Pendis ini juga menyinggung peran madrasah terhadap upaya pencegahan usia dini dilakukan melalui pembimbingan remaja usia sekolah.
"Di sekolah atau madrasah sudah perlu diajarkan pendidikan sex, terkait dengan kesahatan reproduksi dan korelasinya dengan usia pernikahan dan pengetahuan tentang rumah tangga lainnya, juga hal ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BKKBN"
Karena ketahanan keluarga sangat korelasi dengan perwujudan ketahanan bangsa. "Karenanya, saya berharap kita semua, baik guru, penyuluh, dan penghulu termasuk ASN Kemenag untuk aware, dan merespon cepat realitas problem keluarga yang terjadi di negeri kita ini".
Selain persoalan ketahanan keluarga, yang dihadapi bangsa ini, Komar juga menyatakan yang tidak kalah besarnya persoalan yang dihadapi bangsa ini adalah disamping eksrimisme radikalisme juga konservatisme di Indonesia.
Hasil penelitian tentang narasi keagamaan di media sosial ditemukan 70 persen pengguna medsos dalam hal narasi keagamaan berbau konservatif yang menentang moderasi beragama.
"Kita semenatara berusaha mempromosukan moderasi beragama, tetapi di sisi lain kita juga diperhadapkan dengan paham konservatif yang menentang moderasi beragama".
Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dikuasai oleh mereka yang berpaham konservatif sehingga perlu didesain suatu program yang efektif untuk menghadapi hal tersebut, ungkap Dirjen.
Komaruddin mengajak di tahun ini untuk berdakwah melalui media sosial untuk menangkal narasi agama konservatif.
Penyuluh, penghulu dan guru agar tidak hanya berbicara tentang moderasi di dalam forum atau kelas, tetapi juga perlu melalui media sosial. Kewajiban kita untuk memahami dan mengamalkan moderasi beragama.
"Kita adalah pemimpin umat, kita adalah tempat masyarakat mengadu dan bertanya tentang urusan agsma dan rumah tangga, karenanya peran kita sebagai ASN Kemenag harus dimaksimalkan, mari kita berdakwah untuk masyarakat baik melalui tatap muka ataupun lewat media sosial" pinta Komar.
Selain bahas problem ketahanan keluarga dan tantangan moderasi beragama, Komaruddin Amin juga mengungkap program pemberdayaan seperti penciptaan kampung zakat, kota wakaf, peta dakwah dan pelatihan da'i moderasi. (Syah)
