Makassar, (Humas Palopo) - Biro Ortala Kemenag RI menggelar Bimtek Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan.
Bimbingan teknis pembangunan ZI digelar selama tiga hari dimulai pada tanggal 02 mei s.d 04 mei 2024 di Hotel Regency Jln. Dg.Tompo No.8 Makassar. Kegiatan ini diikuti tim kerja Zona Integritas (ZI) Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.
Tim yang di ikutkan dalam kegiatan tersebut antara lain yang mewakil 6 area kerja zona Integritas : (Manajemen Perubahan) Ririn Rahmadani Nurdin, (Penataan dan Tata Laksana) Indah Nuryani, (Manajemen SDM) Hj. Tenri Sa’na, (Penguatan Akuntabilitas Kinerja) Fitriah, (Penguatan Pengawasan) Faisal dan (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Abd. Muid Syaifuddin.
Ketua tim Tim Bimbingan Teknis Pendampingan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kartika Damawanti ( Biro Ortala Sekertriat Jenderal Kemenag RI) menyampaikan poin-poin penting terkait strategi Pembangunan Zona Integritas (ZI).
Kartika mengatakan bahwa pimpinan harus memiliki komitmen yang kuat dalam mensukseskan Zona Integritas, Setiap pimpinan satker harus menjadi role model dalam pelaksanaan zona Integritas, pembangunan Zona Integritas harus memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat oleh karena itu perlu adanya peningkatan pelayanan prima pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Untuk meraih predikat WBK/WBBM Kartika menjelaskan setidaknya satker harus memenuhi enam area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Ririn Rahmadani Nurdin yang mengetuai Pokja Manajemen Perubahan pada tim pembangunan Zona Integritas (ZI) Kementerian Agama Kota Palopo mengatakan, untuk mensukseskan pembangunan Zona Integritas sangat dibutuhkan tanggung jawab dan kerja sama yang baik antar sesama ASN di lingkungan kerja masing-masing.
“ pimpinan di setiap satuan kerja harus menjadi motor penggerak dan menjadi contoh kongkrit dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas” Jelas Ririn.
Dirinya juga berharap para pimpinan konsisten mensuport ASN (Aparat Sipil Negara) untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik sehingga Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dapat diraih. (Rdp)
