Makassar, (Humas Parepare) – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Prov. Sul Sel Semester I Tahun Anggaran 2023 di Sultan Alauddin Hotel & Convention Makassar selama 3 hari (4 - 6 Juli 2023).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Plh. Kakanwil Kemenag Sulsel, H. Ali Yafid yang juga merupakan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulsel pada hari Selasa, 4 Juli 2023.
Sekira 140 Pengelola Keuangan di bawah konsolidator Kanwil yang merupakan utusan dari Kakemenag Kab/Kota, UIN, IAIN, IAKN, UPT, Balai dan Madrasah se-Sulsel mengikuti kegiatan ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Eko selaku Ketua Panitia sekaligus salah seorang PIC Reviewer pada saat penyampaian laporannya di awal acara.
“Selain sebagai bentuk pendampingan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus memonitoring hasil kerja para operator dalam menyusun Laporan Keuangan dan penyusunan Laporan BMN untuk semester I tahun anggaran 2023,”urainya.
Sementara itu, Plh. Kakanwil Kemenag Sulsel yang hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut mengawali sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir mengikuti kegiatan.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta atas kesediaannya hadir sebagai bukti bahwa para peserta memiliki dedikasi, kepedulian, semangat dan dorongan untuk melihat Kementerian Agama jauh lebih baik lagi ke depannya,”ungkapnya.
.jpeg)
Ali Yafid juga mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi para Operator yang dibuktikan dengan adanya penghargaan dari BPK yaitu pemberian opini WTP terhadap Laporan Keuangan Kemenag.
“Kementerian Agama kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini. Prestasi yang didapat itu juga tidak lepas dari peran operator yang menjadi garda terdepan dalam hal pelaporan. Percikannya ke operator bisa saja dengan perubahan tukin menjadi 80%. Kita berharap semoga prestasi penghargaan WTP ini diterimakan langsung kepada para operator di Jakarta,”ujarnya yang langsung disambut riuh oleh peserta.
Terkait dengan BMN, H. Ali Yafid juga menyampaikan sekaligus mengingatkan agar barang-barang milik negara yang rusak dan sudah tua agar dilakukan penghapusan karena akan selalu terdata sebagai aset Kemenag.
“Seluruh barang atau aset negara yang sudah tidak aktif lagi supaya diajukan pengusulan penghapusan karena ini dapat membebani Kementerian Agama, karena kelihatan asetnya banyak tapi saat dicari sudah rusak atau malah tidak ada,”jelasnya.
Selesai acara pembukaan langsung diadakan evaluasi terhapap hasil kerja operator dengan melihat dan mengoreksi hasil laporan peserta yang langsung diambil alih oleh PIC masing-masing.(Fitri/Wn)
