Bulukumba (Humas Bulukumba) - pengawas Binaan Kementerian Agama Kab. Bulukumba Muhammad Ridwan dan Suwardy melakukan pengecekan administrasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021 di MA Ma'arif Bulukumba sebelum Tim audit mendatangi MA Ma'arif Bulukumba Senin, 06/06/2022.
Tim Audit ini secara rutin dilaksanakan untuk mencegah penyimpangan dalam penggunaannya.
Menurut pengawas Madrasah Muhammad Ridwan pemeriksaan itu dilakukan kepada seluruh kepala Madrasah Wakamad dan bendahara sekolah yang difokuskan pada pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pengecekan langsung di lapangan, terkait pertanggungjawaban penggunaan dana yang sudah dikelola.
“Beberapa hal yang menjadi fokus pemeriksanaan yakni administasi, penyesuaian realisasi fisik dengan dana dan surat pertanggung jawaban,” jelasnya.
Muhammad Ridwan menjelaskan, semua pihak sekolah agar dana BOS dikelola sesuai petunjuk teknis (Juknis). Dikatakan, dana BOS harus dibelanjakan sesuai peruntukannya, apalagi pemeriksaannya ketat dan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan atau manajemen dana BOS yang dibentuk untuk mengatur penggunaannya berdasarkan berapa jumlah siswa di sekolah berdasarkan data pokok pendidikan Madrasah (Simpatika).
Suwardy berharap kepada semua Kamad bendahara sekolah agar mengoptimalkan pengawasan pengelolaan penggunaan dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah itu. Selain itu harus dibelanjakan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Mematuhi mana yang dilarang, dan mana yang dibolehkan.
Ia menyarankan agar semua Kamad dan bendahara BOS terbuka kepada tim nantinya, sehingga bila mana ada temuan atau kekeliruan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ), tim dari inspektorat dapat membantu meluruskannya agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kekeliruan.
Dari hasil audit, akan diserahkan ke Kakanwil provinsi Sulawesi Selatan agar menjadi pertimbangan evaluasi dan acuan perbaikan di tahun-tahun berikutnya.Tim Inspektorat akan mengaudit pertanggungjawaban dana BOS MA Ma'arif Bulukumba.
“Mudah-mudahan saja penggunaannya sesuai dengan Juknis dan Juklak sehingga tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya,” Tutup Suwardy.(Idr/AFS)
