Bulukumba, (Humas Kemenag) – Menindaklanjuti Surat Sekretariat Jenderal tentang Tindak Lanjut Permintaan Data Pegawai Non PNS Kementerian Agama, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Bulukumba Drs. H. Muhammad Yunus, M. Pd. I mengumpulkan kepala satker dan seksi Bimas Islam, Seksi PAIS maupun Seksi Pendidikan Madrasah pada Rabu (07/02) di aula mini Kantor Kemenag Bulukumba.

Kasubbag TU menjelaskan permintaan data ini berkenaan dengan pemetaan distribusi anggaran bagi pegawai non PNS yang bekerja pada satuan kerja Kementerian Agama sebagai kebutuhan perencanaan anggaran yang berkelanjutan.

Pegawai Non PNS yang dimaksud adalah mereka yang dibiayai oleh DIPA Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba yang terdiri atas pegawai administrasi non PNS, penyuluh agama non PNS, dan guru Non PNS pada madrasah negeri/swasta atau guru Agama Non PNS pada sekolah umum yang gaji atau sertifikasi atau inpassingnya dibayarkan dari DIPA Kementerian Agama termasuk dari penggunaan dana BOS.

“Meskipun ini tidak terkait dengan pengangkatan CPNS, kita harus menyelesaikan data yang dimaksud secepatnya” harap Kasubbag TU.

Kasubbag TU memproyeksikan data yang dikirim akan menjadi angin segar bagi pegawai non PNS lingkup Kementerian Agama sehingga meminta kepala satker untuk segera menindaklanjuti surat ini.

Setelah memperoleh penjelasan, 15 satker dan seksi Bimas, PAIS, dan Penmad Kemenag Bulukumba bergerak cepat untuk menyiapkan data sesuai format pada lampiran surat Sekretariat Jenderal tertanggal 6 Februari 2018 tersebut. (syl/arf)